kelompok pemuda tak dikenal di Jalan Kimia, Menteng, Jakarta

Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa fenomena yang terjadi di Universitas Bung Karno (UBK) terkait oknum mahasiswa yang menerima dana merupakan manuver murahan. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya potensi pihak-pihak tertentu yang menunggangi setiap gerakan mahasiswa. Deddy menyoroti bahwa dalam kasus UBK, terlihat jelas adanya intervensi dari pihak atas, bahkan ia menyebut nama Wakil Presiden. Ia merasa aneh jika tindakan tersebut dianggap inisiatif anak buah saja, mengingat pengakuan mahasiswa bahwa mereka diberikan uang berkisar antara 20 hingga 30 juta rupiah agar mengalihkan arah aksi demonstrasi dan bertemu langsung dengan Wapres. Deddy mengingatkan agar semua pihak tidak sembarangan menuduh, karena seringkali pihak yang bersembunyi di balik layar justru yang melakukan orkestrasi tersebut.

Dalam perkembangan lainnya, sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang oleh kelompok pemuda tak dikenal di Jalan Kimia, Menteng, Jakarta Pusat, yang mengakibatkan seorang mahasiswa terluka di bagian pelipis mata akibat lemparan batu. Terkait polemik uang, Muhammad Abdi Maludin, yang menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, akhirnya mengakui telah menerima sejumlah uang. Dalam sebuah video yang viral, ia mengaku menerima dana tersebut dengan dalih untuk biaya operasional aksi setelah awalnya sempat menolak tawaran agar demonstrasi dibatalkan. Uang tersebut kemudian diakui dibagikan kepada beberapa pihak, termasuk senior kampus dan pengurus BEM lainnya.

Rektor Universitas Bung Karno, Sri Mumpuni Ngesti Rahajo, bersama civitas akademika menyatakan bahwa aksi yang dilakukan Abdi Maludin tidak mewakili universitas. Pihak kampus resmi mencopot Abdi dari jabatannya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum dan akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Universitas menegaskan komitmennya untuk tidak menoleransi pelanggaran akademik, menolak intervensi eksternal yang menunggangi aspirasi mahasiswa, serta akan menindak tegas oknum yang terlibat. Kampus juga menghimbau masyarakat dan media untuk tidak melakukan generalisasi yang merugikan nama baik institusi dan ribuan mahasiswa lainnya yang aktif berprestasi.

Sebelum polemik ini mencuat, Abdi dan sejumlah perwakilan mahasiswa sempat diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres pada 15 Juni lalu setelah aksi unjuk rasa. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan tuntutan terkait evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), peninjauan Undang-Undang Polri, dan stabilitas nilai tukar rupiah. Mereka memberikan waktu 5 kali 24 jam kepada pemerintah untuk menanggapi tuntutan tersebut. Buntut dari pengakuan penerimaan uang ini, terjadi kericuhan di lingkungan kampus UBK. Para mahasiswa kini menuntut kejelasan, mendesak tindakan tegas terhadap nama-nama yang terlibat, menuntut pengunduran diri yang bersangkutan, serta pembentukan badan investigasi independen. Hingga saat ini, pihak Rektorat UBK masih enggan memberikan komentar lebih lanjut.